Rabu, 29 Desember 2010

PERAN DIPLOMASI PREVENTIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK


          Latar belakang munculnya diplomasi preventif adalah sebagai bentuk pencegahan konflik yang dianggap bisa menyebar sehingga bisa menimbulkan perang dunia dalam kerangka perang dingin. Namun seiring dengan perkembangan waktu, peran dari diplomasi  ini pun mulai dijalankan oleh PBB terhadap konflik yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa cukup besar di suatu negara agar tidak semakin meluas ke negara lain diluar negara konflik sehingga tidak semakin menimbulkan jatuhnya korban yang lebih banyak lagi.
          Definisi diplomasi preventif ini bermacam-macam salah satunya menurut Sekjen PBB, Boutros Ghali, yang secara umum mengandung tiga unsur seperti usaha untuk mencegah pertikaian yang muncul di antara para pihak, usaha untuk mencegah adanya pertikaian yang meningkat menjadi konflik, usaha untuk membatasi meluasnya konflik tersebut apabila hal itu terjadi (www.tribun-timur.com). Keberhasilan diplomasi ini menyaratkan ijin dari negara yang diintervensi, dukungan dari negara besar karena diplomasi preventif biasanya dilaksanakan sesuai dengan sanksi ekonomi atau bantuan ekonomi sebagai alat untuk menyukseskannya, dan tahu saat yang tepat untuk melaksanakannya. Diplomasi ini merupakan penggabungan antara elemen-elemen dari diplomasi publik serta diplomasi diam-diam. Ins Claude Jr, menggambarkan diplomasi preventif sebagai penetral dan penyeimbang hubungan international yang efektif (www.tribun-timur.com).
            Diplomasi preventif dapat dilakukan oleh Sekjen PBB pribadi atau melalui pejabat senior atau badan-badan khusus atau program, oleh Dewan Keamanan maupun Majelis Umum dan oleh organisasi-organisasi regional bekerjasama dengan PBB. Diplomasi preventif memerlukan langkah-langkah untuk menciptakan kepercayaan, membuat satu peringatan dini dengan pengumpulan informasi dan misi pencarian fakta baik secara resmi maupun tidak resmi, di samping juga harus melibatkan penempatan pasukan preventif, dan dalam keadaan tertentu menempatkan wilayah bebas militer.
           Sampai saat ini PBB menganggap diplomasi ini sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan krisis di seluruh dunia (http://www.unic-jakarta.org). Contohnya adalah kekerasan paska pemilihan yang dipicu oleh sengketa pemungutan suara di Kenya tahun 2008, menurut Pascoe saat itu mantan Sekretaris-Jenderal Kofi Annan secara cepat menempatkan pejabat politik, ahli pemilu, konstitusional dan keamanan yang menjadi staf pendukung utama untuk mediator untuk membantu pihak-pihak membentuk perjanjian untuk mengakhiri krisis (http://www.unic-jakarta.org). Pascoe juga menyatakan bahwa, Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon telah dari awal beliau menjabat, menjadikannya sebagai prioritas untuk memfokuskan kembali kemampuan PBB sehingga para diplomat dan mediator dapat dimobilisasi sebagai responden pertama titik masalah.
           Namun di sisi lain, kekurangan dari diplomasi preventif ini adalah tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada contohnya kasus politik yang tentunya membutuhkan penyelesaian secara politik, adanya ketidakpercayaan dianatara pihak yang berkonflik, keterbatasan sumber daya di PBB dan adanya anggapan jika diplomasi ini merupakan cara lama yang sudah tidak relevan(http://www.unic-jakarta.org). Namun apapun upaya yang ditempuh untuk penyelesaian konflik, diplomasi preventif dapat dipertimbangkan sebagai suatu varian yang bisa dipilih dengan kelebihan dan kekurangan yang mewarnainya.
Referensi
Fathurrahmi,  Farah. Terjemahan Pejabat PBB menekankan nilai diplomasi preventif dalam penyelesaian konflik diakses melalui http://www.unic-jakarta.org pada 30 November 2010
Lund, Michael S.. 1996. Preventing Violent Conflict: A Strategy for Preventive Diplomacy diakses melalui  www.tribun-timur.com pada 30 November 2010