GEJOLAK TIMOR LESTE

Peta Timor Leste[1]

Negara Republik Timor Leste yang dulunya dikenal dengan Timor Timur secara geografis terletak  di Asia Tenggara berbatasan langsung dengan kepulauan Maluku dan laut Banda di utara, laut Timor dan samudra Hindia di selatan, Nusa Tenggara Timur, laut Savu dan Flores di barat dan berbatasan dengan samudra Hindia di sebelah timur, memisahkan diri dari Indonesia dan berdiri sebagai negara republik pada 20 Mei 2002.[2] Timor Leste yang lagu kebangsaannya adalah Patria dan bahasa resminya adalah Tetum, Portugis, Inggris dan Indonesia yang digunakan dalam pekerjaan, sebagai negara republik dipimpin oleh Presiden Jose ramos Horta dan Perdana menterinya, Estanislau da Silva.[3] Negara yang memiliki populasi sebanyak 1.084.971 jiwa ini, menggunakan mata uang USD $ dengan mayoritas penduduknya berkebangsaan Timonese, melayu dan papua. Agama mayoritas nya adalah  Katolik dengan 4 etnis yaitu Eastern Tetum, Damata, Galolo, dan Vaikino.

Fretilin sebagai partai politik pro kemerdekaan di Timor Leste menyatakan kemerdekaannya sebagai Republica Democratica da Timor Leste pada tanggal 28 Nopember 1975.[4]  Pernyataan ini dijawab oleh gerakan pro-integrasi dengan pengumuman Deklarasi Balibo yang merupakan pernyataan integrasi Timor Portugis di dalam Republik Indonesia, pada tanggal 30 Nopember 1975. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 1976  Daerah Tingkat I Timor Timur dibentuk, menyusul dikeluarkannya Undang-undang No. 7 1976 tentang penyatuan Timor Timur dengan Republik Indonesia.[5] Timor Timur menjadi propinsi ke-27 secara resmi dan menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Tanggal 30 Agustus 1999, di Timor Leste diadakan jajak pendapat dengan hasil 78.5% suara menolak otonomi khusus dan menerima kemerdekaan.[6] Pada 12 September 1999, presiden BJ Habibie mengijinkan para pasukan internasional untuk mengakhiri instabilitas politik dan keamanan di Timor Leste. Di bawah kepermimpinan PBB, INTERFET (International Force in East Timor/ Pasukan Internasional di Timor Lorosae) didirikan untuk memulihkan pendamaian dan menghentikan kekerasan dan supaya badan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka TNI pun mundur dan self-determination pun dapat diwujudkan.

Indonesia merupakan partner utama Timor Leste dalam bidang perdagangan.[7] Karena walaupun telah resmi merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002, namun Timor Leste masih sangat tergantung oleh pasokan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Indonesia. Sebelum berdiri sebagai sebuah entitas negara berdaulat, Timor Leste merupakan provinsi ke 27 Republik Indonesia yang bergabung dengan Indonesia setelah mengumumkan kemerdekaannya dari Portugal pada tahun 1999.  Karena keterikatan itulah, Timor Leste dan Indonesia masih sering terlibat sengketa terutama dalam masalah penetapan batas-batas wilayah. Sebagai negara yang relatif masih muda, kerusuhan dan instabilitas politik adalah realitas sosial yang mewarnai kehidupan di Timor Leste. Berbagai kerusuhan terus terjadi dan sebagian besar karena alasan yang kurang jelas yang merupakan hasutan dan provokasi. Puncaknya, ketika Ramos Horta ditembak di kediamannya pada 11 Februari 2008 dalam serangan oleh kelompok pemberontak yang akhirnya terlibat pertempuran dengan petugas keamanan.[8] Dalam insiden tersebut, pemimpin pemberontak Alfredo Reinado, tewas tertembak. Hal inilah yang kemudian memicu gelombang pengungsian dan eksodus warga negara Timor Leste ke Indonesia, terutama ke wilayah yang berbatasan darat langsung seperti Atambua di Nusa Tenggara Timur.

Hubungan Australia-Timor Leste

Menurut perspektif Australia, semasa masih menjadi bagian dari Indonesia, diketahui bahwa Indonesia kerap melakukan pelanggaran HAM berat atas Timor Timur. Banyak organisasi dunia, misalnya Amnesti Internasional, memperkirakan bahwa sebanyak 100.000 orang Timor Portugis terbunuh oleh pihak keamanan. Kesimpulan ini dipertegas oleh Laporan Dunn, mantan diplomat Australia,  yang mengatakan hampir 15 persen penduduk Timor Portugis dibunuh.[9] Penderitaan berat yang dialami warga Timor Timur selama bergabung inilah yang kemudian menempatkan Indonesia sebagai penjahat HAM dan menjadi bahan kajian serius bagi PBB dan Mahkamah Internasional. Isu HAM ini tidak lekas dilupakan oleh warga Timor Leste bahkan setelah merdeka, sehingga kedua negara sepakat membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan ketegangan kedua negara dalam masalah HAM.

Kondisi ini dimanfaatkan Australia dengan memasukkan perusahaan pengeksplor LNG nya, Woodside Petroleum dan Conoco Philips.[10] Bagi kepentingan Australia, masuknya perusahaan itu ke Timor Leste memiliki arti penting karena dapat mengurangi ongkos produksi yang mahal jika menggunakan pipa. Bagi Timor Leste, kerjasama dengan Australia ini tidak memiliki pilihan lain karena minimnya alat-alat produksi yang dimiliki oleh Timor Leste. Timor Leste mengharapkan bisa mengeksploitasikan minyak bumi di Celah Timor (Timor Gap), namun sepertinya sulit untuk mendapatkan pendapatan devisa yang besar di Celah Timor karena Australia telah mengiming-imingi Timor Leste dengan pengelolaanya dan Australia mendapatkan hasil eksploitasinya sebesar 80% dan sisanya diberikan ke Timor Leste, Australia juga telah menghalang-halangi Timor Leste untuk dapat menguasai Celah Timor secara penuh, dengan cara mengulur-ulur penyelesaian perbatasan kedua negara.[11]

Pada tahun-tahun pertama kemerdekaannya, Timor Leste dapat dikatakan tidak memiliki hubungan baik dengan banyak negara kecuali Australia. Namun, satu hal yang menghambat hubungan baik antara Timor Leste–Australia adalah sengketa mengenai batas maritim (Maritim Boundaries) Laut Timor yang oleh kedua negara disepakati menunggu sampai 20 tahun berdasarkan Traktat Laut Timor 2002. Kesepakatan ini kemudian menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat Timor Leste karena mereka menganggap bahwa sesuai UNCLOS 1982 dan prinsip hukum internasional lainnya, seharusnya Timor Leste layak mendapatkan hak nya di Laut Timor. Pada  2001 Timor Leste dan Australia menyepakati, Timor Leste akan mendapat 90 persen royalti dari pengeboran Timor Sea atau 2,8 miliar poundsterling-3,5 miliar poundsterling selama 20 tahun mulai 2004. Australia bersedia menerima hanya 10 persen royalti dari kegiatan hulu (eksploitasi) migas di Timor Gap, dapatlah dipastikan sebenarnya Australia justru akan mendapatkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dari hanya sekadar iming-iming royalti sebesar 7 milyar dollar AS selama 20 tahun yang akan diterima Timor Leste. Pasalnya, dengan dialirkannya gas dari Lapangan Bayu Undan di Timor Gap dan dari Lapangan Sunrise dari Woodside ke daratan Australia (Darwin), maka seluruh keuntungan dan manfaat dari kegiatan hilir migas (pipa gas, kilang LNG, pabrik methanol, dan sebagainya) akan dinikmati oleh Australia sendiri.[12]

Bergabungnya Timor Leste dalam ASEAN

            Sejak pertama kali merdeka, bahkan sebelum mencapai kemerdekaannya, Timor Leste telah mempunyai hubungan yang cukup erat dengan Australia. Bayang-bayang Australia inilah yang kemudian membawa Timor Leste pada keinginan untuk bergabung dengan Asia Pasific Economic Community (APEC) karena ia merasa sebagai bagian dari pasifik dan merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak tergabung ke dalam ASEAN. Namun beberapa tahun terakhir, Timor Leste dengan intens menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan ASEAN (Assosiation of Southeast Asia Nation)  sebagai bagian dari negara-negara Asia Tenggara paling lambat pada tahun 2012. Bahkan pada tahun 2007, Timor Leste menandatangani ASEAN Treaty of Emity and Cooperation untuk mempererat kerjasamanya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.[13]

            Motif Timor Leste bergabung dalam organisasi regional dan internasional adalah lebih kepada alasan prgamatisme ekonomi sebenarnya. Kenyataan bahwa sumber daya gas yang melimpah ternyata tidak dapat mensejahterakan rakyat Timor Leste membuat negara ini harus memikirkan kebijakan yang lebih strategis dalam hubungan luar negerinya.[14] Timor Leste merupakan negara dengan GDP (Gross Domestic Product) terendah di Asia dan menduduki peringkat 159 dunia. Selain karena keterbatasan sumber daya manusia, kemunduran pembangunan Timor Leste juga disebabkan oleh korupsi yang mewabah di dalam negeri Timor Leste. Dari segi sumber daya manusia, prosentasi untuk penduduk melek huruf  hanya sekitar 43 %. Begitu pula dengan kesehatannya, angka harapan hidup untuk laki-laki 47,9 tahun dan untuk perempuan adalah 51,8 tahun dimana angka kematian balita 83/1000 populasi.[15]     Kondisi ini diperparah oleh praktik korupsi oleh para petingginya. Sekalipun Timor Leste tergolong negara yang cukup muda di kawasan asia, tapi tingkat korupsi nya tergolong cukup hebat bila dibandingkan dengan negara lain.

            ASEAN dengan programnya ASEAN Community merupakan wadah strategis untuk meningkatkan bargaining position Timor Leste di mata dunia. Timor Leste dapat mengoptimalkan sumber daya hayati seperti kopi yang dimilikinya sebagai komoditas ekspor. Selain itu berbagai persoalan dengan Australia yang dihadapinya membuat Timor Leste merasa lebih condong bergabung dengan ASEAN daripada dengan APEC[16]. Langkah ini merupakan salah satu kebijakan luar negerinya terutama untuk kepentingan pengembangan LNG setelah Timor Leste menjalin kerjasama infrastruktur dengan Jepang dan kerjasama penjualan gas dengan Korea Selatan. Selain itu kepentingan di bidang peningkatan ekonomi, lingkungan hidup dan integrasi kawasan, masuknya Timor Leste ke dalam ASEAN juga merupakan wujud pengharapan Timor Leste kepada ASEAN untuk membantu mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri yang tak kunjung terealisasi, terutama ketika instabilitas keamanan itu diikuti oleh travel warning yang diberlakukan Uni Eropa Timor Leste. Di Asia Tenggara sendiri, negara yang masih dikenai travel warning adalah Myanmar dan Filipina.[17]

Hikmah dari sebuah Gejolak

            Sebenarnya selain gejolak dan kemiskinan yang mewarnai Timor Leste, ada beberapa kemajuan yang mampu diraih sampai saat ini seperti peluncuran Maskapai Timor Air pada November 2008 serta pemasangan akses internet yang walaupun kecepatannya masih terbatas dan biaya operasional yang mahal. Kemiskinan bertahun-tahun adalah sebuah resiko yang harus ditanggung oleh Timor Leste karena memilih berpisah dari Negara Indonesia, namun itu adalah harga yang setara demi yang namanya sebuah kebebasan. Pelajaran berharga untuk pihak Indonesia sendiri adalah perlu adanya desentralisasi kekuasaan dan pemerataan pembangunan serta ekonomi yang lebih nyata dan terawasi bukan sekedar jargon mengenai otonomi daerah, khususnya kawasan di luar Jawa agar tidak muncul Timor Leste-Timor Leste yang lain serta penggunaan upaya defensive-persuasif untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk apapun, tidak harus militer tapi bisa juga dengan jalan negosiasi dengan pemuka agama, kepala suku atau pemerintah setempat agat tidak dipolitisasi oleh negara lain, dalam hal ini Australia.

Referensi

Adhitama. T. 1985. Indonesia-Australia: Jalan Menuju Peningkatan Kerja Sama dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. Australia di Mata Indonesia.  Kumpul Pers Indonesia 1973-1988. Jakarta: PT Gramedia. h. 138.

 Dunn Mengganggu Adam Malik Keras. Tempo. 26 Maret 1977 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. Australia di Mata Indonesia.  Kumpul Pers Indonesia 1973-1988. Jakarta: PT Gramedia. h. 87.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fp.html

http://www.kompas.com diakses pada 6 Oktober 2009

Jejak Panjang Timor Lorosa'e dalam  Laporan The National Security Archieve  28 November 2005 Penyelesaian Diplomasi Pelanggaran HAM Timor Leste. Diterbitkan Juli 31, 2008 Artikel Dosen

Purwaningsih. 2002.Indonesia Harus Jalin Hubungan Ekonomi-Politik Dengan Timor Leste. Diakses melalui http://www.tempointeraktif.com pada 6 Oktober 2009

---

[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fp.html

[2] Ibid CIA

[3] Op cit CIA

[4] Adhitama. T. 1985. Indonesia-Australia: Jalan Menuju Peningkatan Kerja Sama dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. Australia di Mata Indonesia.  Kumpul Pers Indonesia 1973-1988. Jakarta: PT Gramedia. h. 138.

[5]           Dunn Mengganggu Adam Malik Keras. Tempo. 26 Maret 1977 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. Australia di Mata Indonesia.  Kumpul Pers Indonesia 1973-1988. Jakarta: PT Gramedia. h. 87.

[6]     Ibid.

[7] Purwaningsih. 2002.Indonesia Harus Jalin Hubungan Ekonomi-Politik Dengan Timor Leste. Diakses melalui http://www.tempointeraktif.com pada 6 Oktober 2009

[8] http://www.kompas.com diakses pada 6 Oktober 2009

[9] Jejak Panjang Timor Lorosa'e dalam  Laporan The National Security Archieve  28 November 2005

[10] Op cit Dunn

[11] OP cit Dunn

[12] Penyelesaian Diplomasi Pelanggaran HAM Timor Leste. Diterbitkan Juli 31, 2008 Artikel Dosen

[13] Op cit Kompas

[14] Op cit Kompas

[15] Op cit Kompas

[16] Op cit Kompas

[17] Op cit Kompas

HUBUNGAN EKSTERNAL SELANDIA BARU

Selandia Baru merupakan negara yang cukup memiliki peranan dalam politik internasional. Komitmen negara tersebut untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia dan rezim keamanan internasional membuatnya memiliki semangat dan reputasi tersendiri. Kalangan internasional saat ini banyak yang memandang Selandia Baru sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi dan juga merupakan negara yang sangat tanggap mengenai konflik-konflik internasional (Hayati, 2007) .Kemampuan Selandia Baru untuk bangkit dari stagnasi perekonomiannya di tahun 1980-an membuktikan bahwa negara ini memiliki kekuatan yang besar. Pencapaian yang didapatkan Selandia Baru tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah dan masyarakatnya pada saat itu untuk mendongkrak potensi ekonomi mereka (Hayati, 2007). Selandia Baru juga telah lama aktif dalam peristiwa-peristiwa internasional. Dalam usaha-usaha masyarakat internasional untuk menciptakan perdamaian, Selandia Baru dikenal sebagai salah satu pendiri Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peranan dan dukungannya dalam organisasi tersebut merupakan kebijakan luar negeri inisiatif Selandia Baru.

 Di tahun 1947, Selandia Baru bergabung dengan Australia, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk membentuk South Pacific Commission, sebuah badan regional yang bertujuan untuk membantu peningkatan kesejahteraan kawasan Pasifik. Selandia Baru pernah menjadi pemimpinnya. Di tahun 1971, Selandia Baru bergabung dengan negara-negara merdeka di Pasifik Selatan untuk membentuk South Pacific Forum, yang bertemu setiap satu tahun sekali dalam tingkat “kepala pemerintahan”. Saat ini Selandia Baru memiliki 49 pos diplomatik dan konsular di 41 negara dan teritorial. Selandia Baru juga tergabung dalam organisasi internasional lainnya, seperti Asian Development Bank, anggota Negara Persemakmuran, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), APEC, East Asia Summit, dan lainnya. Selandia Baru juga terlihat berpartisipasi dalam sejumlah perjanjian internasional yang bertema keamanan, penanggulangan kejahatan, lingkungan dan hak asasi manusia (Encarta, 2008).

Nilai positif Selandia Baru tidak hanya datang karena partisipasi aktifnya dalam kegiatan internasional. Apabila ditelusuri, hal yang sangat berperan dalam nilai tersebut adalah sikap kebijakan luar negeri yang tidak agresif, seperti kebijakan dekolonialisasi di kawasan Pasifik Selatan, mendukung pelucutan nuklir, berbagai protes dalam kebijakan perang Amerika Serikat di Afghanistan-Irak, serta peran pasukan-pasukannya sebagai pembangun infrasruktur di daerah konflik (Hayati, 2007). Menurut penulis bisa dibilang negara ini hampir tidak ada cacatnya, kalaupun ada konflik kecil-kecilan di dalam negeri maka pemerintah setempat berusaha untuk meredamnya, contohnya dalam urusan persaingan antara partai politik. Masyarakat dan pemerintahnya benar-benar menikmati status quo dalam hal ekonomi, sosial, mayarakat dan politiknya serta kurang berminat untuk menjadi negara adikuasa, khawatirnya akan mempengaruhi stabilitas perdamaian kawasan maupun ekonomi dalam negerinya (Rudy, 1993).   Selain itu Selandia Baru memang memiliki peranan yang tidak sedikit dalam politik internasional, akan tetapi potensi yang dimilikinya belum cukup untuk bersaing dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, Jepang, dan lainnya yang memiliki potensi lebih besar.

Kekuatan Selandia baru yang bisa diamati adalah terletak pada posisi strategisnya yang meskipun tidak terletak di jalur strategis perdagangan dunia, tapi memberikan kemudahan untuk berhubungan dengan kawasan-kawasan seperti, Pasifik Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika; memiliki potensi agrikultur, perdagangan, dan alam yang menguntungkan; armada dan persenjataannya bagus namun lebih diarahkan sebagai pertahanan negara bukan untuk menyerang; memiliki citra sebagai negara pelopor di kawasan dan aktif menjaga perdamaian dunia (pelopor dekolonialisasi, pelucutan senjata nuklir di Pasifik Selatan, dan pasukan perdamaian); terkenal aktif dalam kegiatan internasional dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam aspek ekonomi; masyarakat memiliki tingkat kedisiplinan tinggi, sangat berpartisipasi dalam olahraga serta mengutamakan kesehatan; pandangan mereka mengenai keberagaman etnis sangat moderat, selain itu minimnya jumlah penduduk memudahkan negara dalam mengatur dan mensejahterakannya (Rudy,1993).

Dari segi sejarahnya sebenarnya Selandia Baru juga pernah terlibat dalam perang seperti Perang Dunia I dan II, Perang Korea, Krisis Darurat Malaya, Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Perang Vietnam, Perang Teluk, sampai pada Perang Irak bersama Inggris dan Amerika Serikat. Dari keterlibatan Selandia Baru dalam Perang-Perang di luar negeri inilah yang menjadi latar belakang pembentuk identitas nasional, kepentingan nasional, dan pola politik luar negerinya (http://www.mfat.govt.nz). Selain keterlibatan perang, hal lain yang mendorong ekspansi hubungan luar negeri Selandia Baru adalah kebutuhan ekonomi. Perubahan pola dagang dan pemenuhan bahan baku Selandia Baru yang berubah seiring dengan intensifnya Inggris dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada dekade 1970-an mendorong negara ini untuk mencari solusi alternatif yaitu menjalin hubungan dengan negara Asia, Pasifik Selatan, dan Amerika Serikat.  Negara-negara di Pasifik Selatan merupakan pasar strategis bagi Selandia Baru karena didukung oleh posisinya sebagai pemimpin dekolonialisasi di kawasan tersebut. Negara-negara di Pasifik Selatan juga banyak yang mempercayai Selandia Baru sebagai penanggung jawab wilayah mereka. Selandia Baru telah memfokuskan bantuan sumberdaya ekonomi bilateralnya pada proyek-proyek di negara-negara pulau Pasifik Selatan, khususnya Bougenville.

 Hubungannya dengan Samoa yang telah berlangsung sejak tahun 1962 melalui traktat persahabatan, dan juga kedekatannya dengan Tonga melalui skema perizinan kerja kedua negara telah menghasilkan peningkatan imigran dan pengunjung. Selandia Baru juga menjalankan pemerintahan atas Tokelau, dan tiga atol kecil di Pasifik Selatan Atafu, Fakaofo, dan Nukunonu. Pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan secara mandiri merupakan tujuan hubungan Selandia Baru dengan Tokelau yang populasinya sekitar 1500 jiwa. Selandia Baru juga menempatkan diri dalam urusan eksternal dan fungsi pertahanan Kepulauan Cook dan Niue. Sejak tahun 1923 Seladia Baru telah melaksanakan yurisdiksinya atas Ross Dependency, yang terdiri atas tanah, dataran es permanen, dan pulau-pulau Antartika. Scott Base di Pulau Ross dikhususkan Selandia Baru sebagai tempat penelitian.

Selama pemerintahannya, Helen Clark terus menunjukkan oposisi Selandia Baru terhadap perburuan ikan paus Jepang. Helen Clark terus mempertanyakan perburuan tersebut dalam pertemuan-pertemuan Komisi Internasional Perburuan Ikan Paus, meskipun Jepang menyatakan bahwa perburuan mereka didasarkan atas kepentingan “penelitian ilmiah”. Memasuki era perdagangan bebas saat ini, Selandia Baru telah mempersiapkannya dengan baik melalui intensifitas hubungan ekonomi dengan beberapa kawasan dan negara-negara seperti ASEAN (ASEAN – Australia/New Zealand Free Trade Agreement), China (China-New Zealand Free Trade Agreement), Malaysia (Malaysia-New Zealand Free Trade Agreement), dan lain sebagainya (http://www.mfat.govt.nz). Selain itu, antara Indonesia dan Selandia Baru juga telah berkomitmen untuk melakukan kerjasama pertahanan dan telah menjadi mitra Dialog Kepulauan Pasific pada bulan Agustus 2001 sekaligus menjadi rekan dalam Konferensi Asia Timur (http://www.dephan.go.id).

Ada beberapa hal yang ditengarai berpotensi ancaman oleh Selandia Baru diantaranya masalah teroris, Selandia bukannya takut menjadi negara sasaran teror tapi lebih kepada dijadikan sarang persembunyian teroris karena wilayahnya yang tenang dan masih alami; kemudian masalah pemanasan global karena secara geografis wilayahnya cukup kecil dan lumayan dekat dengan kutub yang bila mencair potensi tenggelamnya cukup besar, dan kudeta militer di Fiji karena kudeta militer yang terjadi antara pemerintah dengan pimpinan militer sudah terjadi berkali-kali (http://www.mfat.govt.nz). Padahal biasanya dalam menghadapi masalah regional, Selandia Baru selalu mengutamakan dialog dan konsultasi dengan para pemimpin negara Pasifik Selatan, namun mengenai konflik di Fiji ini terlihat selalu mengambil langkah yang cukup keras, seperti menjatuhkan sanksi ekonomi, sekaligus menyiagakan tentaranya di perairan Fiji, hal ini tidak saja dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi Selandia Baru, tapi juga masalah persaingan antar etnis yang berpotensi menjadi semakin runcing, serta potensi Selandia Baru sebagai tempat bermigrasinya rakyat Fiji (http://www.mfat.govt.nz).

 .

Referensi:

Asia Snapshots: Raising New Zealand’s Engagement with Asia diakses dari www.mfat.govt.nz pada 15 Desember 2009

Hayati, Sri dan Yani Ahmad. 2007. Geografi Politik. Bandung: Refika Aditama

Microsoft Encarta 2008

Nando. 2008. Hubungan internasional Selandia Baru diakses dari http://www.mfat.govt.nz pada 15 Desember 2009

New Zealand Economic and Financial Review 2007 diakses dari http://www.treasury.govt.nz pada 15 Desember 2009

New Zealand Profile – www.state.gov

New Zealand’s Foreign Relations and Military – www.thinkingnewzealand.com

Rudy, T. May. Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional. Angkasa, Bandung, 1993.

TNI dan Angkatan Bersenjata Selandia Baru Kerjasama Pertahanan diakses dari http://www.dephan.go.id pada 15 Desember 2009

HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN ASIA

Australia sebagai sebuah negara besar, sudah bisa dikatakan maju dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam ekonomi, politik dan juga keamanan. Dengan PDB per tahun sebesar $579.662 juta, Australia menjadi sebagai sebuah negara yang sangat diperhitungkan dan berpengaruh intra kawasan dan juga di kawasan sekitarnya seperti Asia (Hill, 2008). Hubungan antara Australia dan Asia ini tergolong unik terutama terkait dengan Indonesia dan Cina yang merupakan negara berpengaruh di kawasan dan memiliki keterkaitan kerjasama dengan Australia, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan mencolok diantara kedua benua yang bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, dan orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. 

Hubungan Australia-Indonesia   

            Secara geografis, Indonesia adalah negara terdekat Australia. Historisme hubungan keduanya dimulai sejak jaman pra kemerdekaan yaitu sekitar tahun 19650an terkait urusan dagang yang berlanjut hingga jaman kolonialisme berlangsung. Serikat buruh Australia juga tercatat sebagai pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia (http://www.kompas.com). Australia dan Indonesia tetap menjaga hubungan baik sejak saat itu. Namun, dalam perkembangannya terdapat juga beberapa konflik yang terjadi seperti kasus perebutan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia dimana Australia lebih berpihak kepada Belanda dan Malaysia ketimbang Indonesia karena takut akan pengaruh komunis dan aksi konfrontatif Indonesia (http://www.kompas.com). Masalah tersebut akhirnya dirundingkan dan memperoleh penyelesaian pada tahun 1962 untuk kasus Papua Barat dan  1965 untuk kasus dengan Malaysia.

Paska tahun 1965, hubungan Australia-Indonesia berkembang semakin luas dan mendalam, seperti bantuan perekonomian yang diterima Indonesia, tujuan wisata penduduk masing-masing negara, dan adanya pertukaran budaya serta pelajar (http://www.kompas.com). Ketegangan kedua negara kembali terjadi saat lima wartawan asal Australia tewas di Timor-Timur atau yang dikenal dengan tragedi Balibo dan tuduhan Australia tentang adanya pelanggaran HAM oleh aparat Indonesia di Timor-Timur. Hal ini menimbulkan kegeraman bagi Indonesia karena penerapan status darutan dilakukan untuk mencegah separatisme di wilayahnya tapi di sisi lain justru digunakan Australia untuk memantik simpati internasional yang sebenarnya memiliki motif terselubung terkait dengan celah Timor yang kaya akan minyak dan merupakan saluran pipa gas di Asia Pasifik (Chauvel, 1989). Belum lagi dengan skandal pemberian visa menetap sementara kepada 42 pencari suaka politik asal Papua Barat yang berakhir dengan penarikan sementara Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu Hamzah Thayeb (http://www.kapanlagi.com).

            Secara umum, hubungan Australia dengan Indonesia bila dikatakan baik tidak juga karena ada banyak selingan konflik yang terjadi. Sehingga lebih tepat bila disebut dengan dinamis terutama dengan didirikannya Lembaga Australia-Indonesia dimana kerja sama tersebut ditujukan untuk kerja sama dalam bidang sosial, budaya dan pendidikan serta semakin intensifnya kerjasama keamanan RI-Australia dalam menangani kejahatan transnasional yaitu terorisme. Hubungan ini semakin intensif pada masa kepemimpinan Kevin Rudd yang bersemangat mengirim warganya untuk belajar tentang Indonesia dan menekankan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sangat penting di antara bahasa-bahasa Asia yang menjadi target program pengajaran bahasa di sekolah, di samping itu dalam white paper 2009 Indonesia juga termasuk lima besar sekutu Australia (http://www.kapanlagi.com).

Hubungan Australia-Cina

Sedikit berbeda dengan Indonesia yang sama-sama menjalin hubungan dengan Australia, keberadaan Cina sebagai salah satu pasar terbesar di Asia dan pasang surutnya hubungan kedua negara bagaikan sebuah mimpi buruk bagi Australia. Lihat saja, dalam kasus industri logam Rudd tengah berada dibawah tekanan domestik di Australia agar bersikap lebih keras terhadap Cina, untuk melindungi warganya yang kini ditahan yaitu Stern Hu yang diduga melakukan kegiatan mata-mata, penyuapan dan pencurian rahasia negara. Beijing juga marah ketika Australia memberi visa gratis bagi pemimpin etnik Uighur yang berada di pengasingan. Serta pernyataan Australia yang menyebutkan bahwa belanja militer Beijing senilai 70 miliar dollar merupakan sumber ketidakstabilan kawasan (http://www.bbcindonesia.com). Australia tentu saja punya banyak kepentingan ekonomi dengan Cina karena merupakan partner perdagangan terbesarnya, namun Australia juga ingin mengingatkan bahwa Cina juga punya kepentingan ekonomi besar dalam hubungannya dengan Australia dan dengan mitra dagangnya di seluruh dunia (http://www.bbcindonesia.com).

Namun mungkin karena pertimbangan pragmatisme kepentingan, akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2009 Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith mengatakan, ketergantungan ekonomi negaranya dengan Beijing, yang merupakan mitra dagang terbesar, akan membuat keduanya mengabaikan semua perbedaan. Nilai perdagangan kedua negara mencapai 53 miliar dollar AS (http://www.waspadaonline.com). Sebuah tanda mencairnya hubungan tersebut juga tampak ketika Menteri Perubahan Iklim Australia Penny Wong melakukan pertemuan mendadak dengan Wakil Perdana Menteri Li Keqiang dan pertemuan dua petinggi militer masing-masing negara di Beijing.

Sebenarnya bila ditilik dari segi sejarah, hubungan Australia dengan China sudah terjalin sejak berakhirnya perang dunia kedua dimana kedua negara sepakat untuk menjalin kerja sama diplomatik. Hubungan kedua negara kemudian berlanjut dengan munculnya berbagai kesepakatan-kesepakatan yang terjalin baik itu dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial budaya, terutama penjualan Australia atas gas lama kepada China yang dimulai sejak tahun 2003 (Robertson, 2006). Di bidang pendidikan pun Australia memiliki kebijakan bagi para pelajar Cina dan negara ASEAN lain untuk belajar di Australia. Selain itu, hubungan tersebut juga terjalin dalam hal pariwisata.  

            Keharmonisan hubungan Australia dengan Cina juga terlihat dari pengakuan satu Cina oleh pemerintah Australia (Robertson, 2006). Kunjungan Alexander Downer ke Beijing pada tahun 2004 juga memperlihatkan bahwa Australia secara serius ingin membangun hubungan yang lebih dari sekadar ekonomi dengan China. Tantangan yang selanjutnya muncul adalah kerjasama Australia dengan Jepang karena mengingat persaingan yang terjadi antara Cina dan Jepang baik dalam hubungan bilateral maupun dalam lingkup regional. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri bagi Australia, sejauh ini Australia berharap kerjasama yang terjalin dengan kedua negara tersebut tidak menimbulkan sebuah permasalahan baru (Robertson, 2006). Salah satu titik penting hubungan kedua negara juga tercermin melalui kunjungan PM Kevin Rudd ke Beijing pada tahun 1998 guna melakukan dialog strategis bilateral yang juga membahas masalah konflik Tibet (Vaughn, 2008).

Kesimpulan

Posisi Asia bagi Australia sangat penting begitu pula sebaliknya. Meskipun banyak konflik yang terjadi diantara mereka terkait masalah kepentingan nasional masing-masing negara namun diharapkan ancaman dan konflik yang ada ini dijadikan sebagai sebuah tantangan dalam mewujudkan integrasi yang lebih meluas dan mendalam terutama di Asia Pasifik, meskipun pada masa John Howard, hubungan Australia dengan Asia secara umum kurang harmonis. Hal ini terkait dengan keikutsertaan Australia menyerang Iraq yang membuat beberapa pemimpin negara di Asia marah kepada kebijakan Australia tersebut. Namun saat ini, dengan pemerintahan baru di bawah Kevin Rudd, prospek stabilitas kawasan memiliki prospek yang lebih cerah. Bahkan Kevin Rudd menyebut Asia sebagai tiang ketiga kebijakan luar negeri Australia (Hill, 2008 dalam cetak.kompas.com).

            Selain dengan Cina dan Indonesia, Australia juga menjalin kerjasama perdagangan dengan Singapura tekait dengan sistem perdagangan bebas (FTA), konsultasi keamanan dengan Thailand dan Jepang, serta pengiriman utusan ke Korea Utara. Selain itu, Australia juga mendukung berbagai kebijakan regional menyangkut integrasi yang terjalin dalam Asia Pacific Economic Forum (APEC), ASEAN, dan EAST Asian Summit (EAS) (Vaughn, 2008). Melalui berbagai kerjasama tersebut, diharapkan hubungan Australia dengan Asia bertambah komprehensif dan saling menguntungkan.

Referensi

Australia Peringatkan Cina 15 Juli 2009 diakses dari http://www.bbcindonesia.com pada 14 Desember 2009

Dunn Mengganggu Adam Malik Keras. Tempo. 26 Maret 1977 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. Australia di Mata Indonesia.  Kumpul Pers Indonesia 1973-1988. Jakarta: PT Gramedia. h. 87.

Hill, David, T. 2008. Perintis Tahap Baru Hubungan Australia-RI. Kompas, 12 Juni 2008. [online] diakses dari http://cetak.kompas.com/read/xml/ pada 14 Desember 2009

Hubungan antara Australia dan Indonesia BAB 11 diakses dari http://www.kompas.com pada 14 Desember 2009

Hubungan RI-Australia Akan Membaik di Era Rudd 14 Juli 2008 diakses dari http://www.kapanlagi.com pada 14 Desember 2009

Peluang dan Tantangan Hubungn Bilateral Indonesia-Australia 2004 diakses dari http://www.kbri-canberra.org.au pada 14 Desember 2009

Robertson, Andrew. 2006. Australia’s Position in Asia: Closer than Ever. Vol 22, No. 2

Vaughn, Bruce. 2008. Australia: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service Report for Congress

BUDAYA DAN MASYARAKAT SELANDIA BARU

Selandia Baru merupakan sebuah negara kepulauan di sebelah barat daya Samudra Pasifik dan di tenggara Australia yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan serta beberapa pulau kecil lainnya dan menjadi  wilayah Persemakmuran Britania. Dulunya Selandia baru adalah kepulauan yang tidak berpenghuni dan terisolasi selama 80 miliar tahun. Dipercaya bangsa Polinesialah yang pertama kali menemukan kepulauan ini pada tahun 800an M hingga kemudian mereka dinamakan bangsa Maori. Nama Selandia baru diberikan oleh Abel Janszoon Tasman pada tahun 1642. Pada tahun 1768 banyak bangsa Eropa yang mendatangi Selandia Baru baik untuk berdagang, menyebarkan agama atau sekedar untuk singgah.   

Banyak konflik terjadi dengan antara bangsa pendatang (pakeha) dan bangsa Maori yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman tentang kepemilikan tanah (http://www.selandiabaru.net). Hingga akhirnya Kerajaan Inggris mengirim William Hobson sekitar tahun 1839 untuk mengadakan perjanjian dengan bangsa Maori yang disebut dengan perjanjian Waitangi. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan hak atas kepemilikan tanah dan pemerintahan baik kepada warga pendatang ataupun kepada bangsa Maori, namun pada prakteknya malah menimbulkan percekcokan dan bahkan perang (http://www.selandiabaru.net).

Pada tahun 1907 Kerajaan Inggris memberlakukan Selandia Baru sebagai bagian dari kolonialnya, memberikan otonomi daerah pada tahun 1931 dan memerdekakan pada tahun 1947. Kemudian setelah Perang Dunia Ke II Selandia Baru menjadi semakin kaya, namun terjadi beberapa masalah ketika bangsa asli Maori yang tadinya tinggal di daerah pinggiran mulai bermigrasi ke kota untuk memiliki kehidupan dan pendidikan yang lebih baik. Perpindahan bangsa Maori ini menimbulkan tindakan rasis dari bangsa pendatang dan memicu tindakan protes bangsa Maori yang merasa dikhianati dari perjanjian Waitangi. Penelurusan dilakukan kembali pada tahun 1985 dan hingga akhirnya disahkanlah 4th Labour Government oleh Menteri Keuangan Roger Douglas untuk menstabilkan kondisi ekonomi di Selandia Baru (http://www.cia.gov).

Ekonomi di Selandia Baru masih tergantung pada industri peternakan yang menghasilkan daging, susu dan wool juga buah-buahan, anggur dan produk lainnya. Bidang lain yang menyumbang pemasukan negara adalah pariwisata yang sukses membuat  citra Selandia Baru sebagai salah satu tujuan pariwisata favorit di dunia, apalagi setelah  pembuatan film Lord Of The Ring Trilogy dilakukan di sana  dengan menampilkan banyak keindahan alam yang luar biasa dan masih tak terjamah tangan manusia (http://www.selandiabaru.net). Selama 20 tahun terakhir, Selandia Baru telah mengalami perubahan fokus ekonomi dari yang semula ekonomi agraris ke pasar ekonomi bebas dan industrialisasi. Momentum yang menandai perubahan ini adalah pasca Perang Dunia II saat tingkat urbanisasi mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita Selandia Baru mengalami peningkatan dan kapabilitas teknologi dalam sektor industri juga meningkat. GDP Selandia Baru pada tahun 2008 adalah $27,900. Walaupun porsi pertanian dalam ekonomi Selandia Baru terhitung kecil, namun Selandia Baru merupakan salah satu produsen pertanian yang paling produktif dan efisien di dunia.

Dari segi demografi, Selandia Baru memiliki populasi sekitar 4 juta pada tahun 2006 yang 80% diantaranya adalah turunan Eropa dan  sekitar tahun 1996 dan 2001, jumlah orang Asia yang ada di sana telah melewati jumlah orang Kepulauan Pasifik. Secara garis besar masyarakat Selandia Baru memiliki karakter yang ramah dan suka bekerja keras karena lokasinya yang terisolir di Asia Pasifik dan keadaan topografi yang tidak datar, mereka juga cenderung bersifat individual, dan self-reliance. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Selandia Baru tidak terlalu bergantung pada negara lain. Suku Maori yang merupakan penduduk pribumi memiliki ciri fisik besar, tegap, berkulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan mulut lebar.  Struktur keluarga suku Maori adalah whanau (baca: fanau) yang merupakan kesatuan keluarga besar dengan ikatan kerjasama yang sangat kuat. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu tinggi yaitu 0,935% membuat Selandia Baru mengalami kekurangan penduduk pada tahun 1999 hingga 2000 karena tingkat emigrasi jauh lebih besar daripada imigrasi tidak terlalu tinggi (www.cia.gov). Namun sisi positifnya adalah Negara lebih mudah mengatur penduduknya dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih merata dan terjamin. Keunikan lain yang sering menjadi anekdot khas Selandia Baru adalah jumlah domba yang lebih banyak daripada penduduk Selandia Baru dengan perbandingan 1:20 (http://www.selandiabaru.net).

Budaya Selandia Baru merupakan pencampuran antara budaya Barat dan budaya suku Maori yang berasal dari bangsa Polinesia menjadikan Selandia Baru sebagai negara yang kaya akan budaya. Tak hanya itu, budaya bangsa Selandia Baru juga mendapatkan pengaruh dari Amerika, Australia, dan juga budaya Asia (www.teara.govt.nz). Meskipun bangsa Selandia Baru memiliki populasi yang berbeda-beda dan adanya konflik antara Maori dan Pakeha tapi secara garis besar semuanya bersatu membentuk sebuah bangsa yang unik. Bangsa ini banyak menghasilkan karya tradisional yang sangat artistik seperti mengukir, weaving, kappa haka (tarian), whaikorero (seni musik) dan moko (tato) yang semakin berkembang mengikuti jaman seiring dengan semakin kuatnya moderenitas dan teknologi. Untuk karya-karya masa lampau bangsa Maori dapat ditemukan di museum, pasar, toko dan pasar jongkok di sepanjang negeri. Dalam kehidupan sehari-harinya, bangsa Maori menggunakan bahasa Maori yang merupakan salah satu bahasa yang dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Bahasa ini memiliki struktur yang logikal dan memiliki aturan yang kuat dalam pengucapannya. Bahasa yang dulunya jarang digunakan karena hanya ada 4% penduduk yang paham, namun sekarang sudah mulai berkembang dan diperkenalkan terutama kepada penduduk yang tidak berbicara bahasa Maori (http://www.innz.co.nz). Ada banyak festival yang diselenggarakan penduduk Selandia Baru di setiap tahunnya seperti festival agama Hindu, Diwali, juga Tahun Baru China dan Festival Bangsa Polinesia yaitu Pasifika.

Analisa dan Kesimpulan

Berbagai keberhasilan yang dimiliki Selandia Baru baik dalam hal ekonomi, politiknya yang demokrasi, dan keunikan masyarakat beserta budayanya yang cukup populer terutama di kawasan Asia Pasifik ternyata tak membuat Selandia Baru menjadi seperti Australia yang berambisi menjadi negara penguasa kawasan. Kenyamanan hidup dan kestabilan adalah kepentingan nasional yang sudah diraih dan ingin dipertahankan oleh Selandia Baru, sehingga sebisa mungkin masalah dan ancaman yang ada segera diselesaikan, seperti masalah Terorisme, dan berbagai konflik di negara tetangganya seperti kudeta Fiji. Masalah lingkungan akibat pemanasan isu global juga dipandang cukup meresahkan karena seperti diberitakan ada ratusan gunung es terapung dari Antartika sedang bergerak menuju Selandia Baru (http://internasional.kompas.com). Badan Glasiologi Australia Divisi Antartika memberitakan mengenai titik es yang terlihat dari foto satelit telah melewati Auckland dan sedang menuju South Island. Bongkahan es tersebut memisahkan diri dari Antartika akibat pemanasan global. Selandia Baru perlu lebih memperhatikan navigasi pantai di daerah yang menjadi tujuan bongkahan es karena wilayah geografisnya yang cukup kecil sehingga rawan untuk tenggelam. Untuk itulah beberapa tahun belakangan ini Selandia Baru begitu peduli pada isu pelestarian lingkungan dan melakukan berbagai kerjasama internasional untuk mengatasinya.

Referensi

About New Zealand – People diakses melalui http://www.innz.co.nz/about/people.html pada 15 Desember 2009

Budaya Selandia Baru 2008 diakses dari http://www.selandiabaru.net pada 15 Desember 2009

Gunung Es Terapung Hijrah ke Selandia Baru, diakses melalui http://internasional.kompas.com pada 15 Desember 2009

New Zealand diakses melalui https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

Sejarah Selandia Baru 2008 diakses dari http://www.selandiabaru.net pada 15 Desember 2009

Wilson, John. Society - The people of New Zealand, Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand diakses melalui http://www.teara.govt.nz/en/society/1 pada 15 Desember 2009