Geo-politik pada dasarnya digunakan untuk menerangkan dan meramalkan perilaku politik serta kapabilitas militer dalam terminologi lingkungan fisik manusia.[1] Dimana sebagai sebuah wacana yang pada hakikatnya selalu berubah sesuai konstelasi jaman, tereduksi, bertambah atau “bermetamorfosis” dengan konsep yang benar-benar berbeda di era kekinian bahkan dimasa depan. Jika politik diartikan sebagai pendistribusian kekuasaan (power) serta kewenangan (rights) dan tanggung jawab (responsibilities) dalam kerangka mencapai tujuan politik (nasional), maka geografi politik berupaya mencari hubungan antara konstelasi geografi dengan pendistribusian tersebut diatas.
Pada hematnya fenomena geografi politik di abad XXI ini mulai beranjak mempelajari interaksi spasial berbagai kekuatan atau kepentingan dalam medan medan Indonesia
1. Konsepsi ruang, yang merupakan pengejawantahan dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup
2. Konsepsi frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan
3. Politik kekuatan, yang menerangkan tentang kehidupan negara;
4. Tentang keamanan negara dan bangsa, yang kemudian melahirkan geostrategi.[3]
Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama transportasi, informasi dan komunikasi mampu menanggulangi setiap rintangan topografi dalam melakukan aktivitas kehidupan, apalagi di jaman post modern seperti saat ini. Dimana isu-isu geopolitik sudah mulai bergeser dari high politic ke low politic, seperti ekonomi, budaya dan teknologi dan informasi.
Ada beberapa pakar yang memperdebatkan bahwa geopolitik sudah tidak relevan lagi karena aspek batas ruang sudah mulai hilang akibat globalisasi, dan pasang surut geopolitik sekarang trennya sedang menurun tapi di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa geopolitik berdasarkan macamnya ada klasik, modern dan paska modern, dimana di dalamnya semua aspek low politic seperti yang tercantum di atas diklaim sudah termasuk di dalamnya, dan saya mendukung pandangan kedua. Bagaimanapun politik adalah sudut pandang utama dalam memandang semua permasalahan kehidupan dimana ekonomi, budaya, bahkan IPTEK tak bisa lepas dari pengaruh politik, dan selagi kita hidup dalam konsep keruangan dan wilayah yang mengglobal sekalipun maka tak lepas pula dari unsur geografi. Apalagi unsur negara masih menjadi actor utama dalam lingkup nasional, internasional, dan dunia untuk saat ini meskipun sudah mulai menurun akibat factor korporasi, seperti perdagangan bebas dengan actornya, MNC dan TNC. Menurut Ratzel, setiap bangsa yang menegara, haruslah memiliki konsep ruang, apabila tidak bangsa bersangkutan akan terdesak menjadi bangsa marginal dalam perpolitikan global.[4]
Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa perluasan ruang gerak yang mendunia harus dilaksanakan secara serentak pada semua bidang, agar mereka bisa saling menunjang. Hal ini menjadi factor penjelas bagi keberadaan fenomena borderless. Untuk lebih jelasnya, sejarah awal di saat perang dingin berakhir, ternyata tidak menjamin terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia. Konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman non tradisional, dan merupakan ancaman terhadap keamanan domestik, regional, dan global, masalah-masalah ini merupakan peralihan isu dari geopolitik modern yang fokus pada kesejahteraan negara ke geopolitik post modern. Kompleksitas keamanan global semakin bertambah dengan adanya upaya mengembangkan dan mempertahankan hegemoni melalui penguatan aliansi, pengembangan kemampuan militer, keunggulan teknologi, maupun dengan mempertahankan keunggulan ekonomi. Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan cepat, dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara seakan-akan menjadi kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Hakekat kedaulatan negara mendapat tantangan karena kewenangan negara berkurang jangkauannya dalam aspek tertentu. Seperti menghadapi arus informasi, negara tidak dapat sepenuhnya mengatur arus informasi, walaupun informasi tersebut dapat mempengaruhi perilaku warga negaranya.
Segala kemudahan yang diperoleh dalam proses globalisasi mendorong ketergantungan antar negara, namun juga memaksakan kompetisi antar umat manusia, antar golongan, dan antar negara. Negara dan bangsa yang memiliki keunggulan akan mampu memenangkan kompetisi, berarti mampu mengejar kepentingan nasionalnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seiring dengan kemajuan tersebut, tindakan ilegal dan kriminal lintas negara juga meningkat, dalam bentuk ancaman baru seperti terorisme, penyelundupan manusia, atau drugtraficking yang dilakukan secara terorganisasi. Jadi kesimpulannya walaupun geoplitik bukan merupakan ilmu pengetahuan tapi sebatas wacana namun dapat digunakan untuk membaca sekaligus memprediksi bagaimana tatanan dunia berkembang dari berbagai isu yang ada, dalam batasan aspek keruangan tentunya, di saat dulu, sekarang, atau masa yang akan dating, kecuali bila sudah mulai merambah ke luar angkasa yang belum jelas sekat ruangnya dan belum ada aturan yang membahas lebih lanjut baru geopolitik dikatakan tidak relevan.
Referensi
Gearóid Ó . Tuathail.,2000,’The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statecraft, and Security at the
Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Paradigma Yogyakarta
Millennium.pdf’,Annals of the Association of American Geographers, Vol. 90, No. 1, pp. 166-178,Virginia:Taylor & Francis, Ltd
[1] Jack.C. Plano, “The International Relation Dictionary”, England
[2] Gearóid Ó . Tuathail.,2000,’The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statecraft, and Security at the Millennium.pdf’,Annals of the Association of American Geographers, Vol. 90, No. 1, pp. 166-178,Virginia
[3] Kaelan dan Ahmad Zubaidi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Paradigma Yogyakarta
[4]Ibid.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar