Studi politik luar negeri kerapkali melibatkan tinjauan domestik dan internasional. Pengaruh faktor domestik ini sama pentingnya dengan faktor internasional dalam mempengaruhi output politik luar negeri, hanya seberapa besar kekuatannya dalam mempengaruhi, didasarkan pada situasi dan kondisi negara tersebut dalam menghadapi negara lain. Faktor domestik ini meliputi nilai-nilai seperti kebudayaan dan identitas nasional serta politik domestik dan oposisi.
Kebudayaan dan Identitas Nasional
Identitas nasional itu terbentuk melalui setiap kejadian yang ada dalam kehidupan sosial. Dimana komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sosial merupakan mesin pengubah dalam identitas nasional sehingga perubahan sosial melalui kebudayaan yang merupakan salah satu unsur dalam identitas nasional dapat terjadi dalam kehidupan sosial (Hudson, 2007). Masalah tentang budaya dan identitas nasional ini mulai marak dibahas paska Perang Dingin tekait dengan munculnya negara-negara baru terutama negara CIS. Pembahasan ini kemudian menjadi hal yang penting dimana juga terkait dengan kepentingan nasional sebuah bangsa serta tujuan nasional bangsa terutama dalam aspek perekonomian. Seperti yang dikatakan Woods bahwa negara memandang kepentingan nasionalnya melalui seperangkat pemikiran dan kepercayaan terhadap bagaimana sistem ekonomi dunia itu bekerja dan kesempatan yang ada di dalamnya. Contohnya pada Negara Jepang, Cina, dan Korea Utara yang menggunakan kebijakan isolasionis sebelumnya, namun saat ini bisa mengejar kemajuan setara dengan beberapa Negara Barat lain yang terlebih dahulu maju.
Kebudayaan dan identitas nasional di sini merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Dimana kebudayaan suatu negara mencerminkan identitas nasional di negara tersebut yang membedakannya dengan negara lain (untuk menilai siapa kita dan siapa mereka). Di dalam kebudayaan tersebut tentu ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu negara dan menjadi identitas nasionalnya. Signifikansi kebudayaan dan identitas nasional inilah yang membuatnya menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun ada kalangan seperti Vertzberger yang mengatakan bahwa sangat sulit memberikan keterkaitan antara variabel sosial-budaya dengan proses kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan pengamatan dengan efek dari sosial budaya tersebut sulit untuk dilakukan dan untuk memastikan sejauh mana kebudayaan mampu memberikan pengaruhnya. Oleh karena itu Hudson meencoba mengaitkan budaya dengan faktor-faktor lain seperti individu dan kelompok yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri (Hudson, 2007).
Kebudayaan dan identitas nasional yang berbeda tiap negara tentunya membuat politik luar negeri antar negara berbeda-beda meskipun merespon kasus yang sama. Oleh karena itu, menurut K.J Holsti diperlukan adanya "culture syndrome" untuk mendeskripsikan sindrom nasional untuk menghargai hubungan dengan negara lain (Hudson, 2007). Kemudian juga dibutuhkan adanya konseptualisasi tentang kebudayan sebagai suatu sistem dalam pemaknaan dan nilai yang dibawa. Untuk konseptualisasi ini, dapat dilakukan melalui "operational code" yaitu situasi yang sulit tidak dapat dilalui tanpa kebijakan yang benar dan jangan mengalkulasikan kesuksesan untuk memprediksi apa yang akan terjadi, kemudian memaksimalkan pencapaian dan menghindarkan tindakan yang dapat melahirkan kerugian, serta penggunaan kekerasan untuk menunjukkan kekuatan kepada musuh kita.
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam aktivitas manusia termasuk dalam kebijakan luar negeri merupakan produk dan bagian dari kebudayaan. Kebijakan luar negeri ini juga bergantung pada kebijakan nasional sehingga perlu adanya komunikasi untuk menyelaraskan visi dan misi. Di sinilah proses pembudayaan juga terjadi, dimana kebudayaan diartikan oleh Geerst, sebagai kesatuan dari simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi untuk menambah pengetahuan dan bertingkah laku dalam kehidupan (Hudson, 1997).
Selain kebudayaan dan identitas nasional, politik domestic dan peran oposisi juga menyumbangkan pengaruhnya dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Menurut Dahl, hal yang terpenting dalam politik domestik dilihat dari sisi rezim yang ada dan bagaimana efektivitasnya. Namun, Milner sedikit berbeda dengan Dahl yang lebih mengemukakan terminologi seperti preferensi kebijakan, distribusi informasi, dan gaya dalam pendistribusian (Hudson, 2007).
Baik rezim maupun preferensi kebijakan tentu tidak lepas dari peranan seorang aktor, dimana aktor yang berkuasa saat itu pasti sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Baik dari tingkat kedekatan aktor tersebut dengan pembuatan keputusan, jumlah aktor, potensi serta keaktivan aktor dalam merespon isu yang ada. Ada beberapa strategi dasar untuk keamanan dalam upaya menghadapi oposisi dan mempertahankan kebijakan luar negeri baik yang akan atau yang telah diambil, antara lain yaitu mengabaikan atau menolak permohonan oposisi, taktik langsung, taktik tak langsung seperti membentuk aliansi dengan kelompok lain, tidak melibatkan oposisi dalam pembuatan kebijakan, mengalihkan perhatian nasional pada isu lain, serta kompromi. Hal ini dilakukan karena oposisi seringkali menuntut hal-hal yang mengancam kekuasaan dari para inkumben yang berkuasa, untuk itu bila menginginkan kestabilan maka seorang actor harus memiliki kapabilitas yang di atas rata-rata dari orang kebanyakan untuk memilah dan memilih factor yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, apakah mendukung ataukah justru menghambat.
Referensi
Hudson, Valerie. 1997. “Culture and Foreign Policy: Developing a Research Agenda. In V. Hudson” (ed). Culture and Foreign Policy. Boulder: Lynne Rienner Publishers. Ch.1
Hudson, Valerie. 2007. Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory. Plymouth: Rowman and Littlefield Publishers, Inc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar